Menimbang

:

a.    bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b.   bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

c.    bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d.   bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa;

e.    bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 s/d Tahun 2025 ;

Mengingat

:

1.       Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.       Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.       Undang-Undang  6 Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  7,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5495);

4.       Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.       Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6.       Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor  168,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7.       Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321):

8.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11.   Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14.   Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas  (Lembaran  Daerah Kabupaten banyumas Tahun 2019 Nomor 1);

15.   Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 tahun 2019 tentang  Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas  (Berita  Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5);

16.   Peraturan Desa Lesmana Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Sewa (Lembaran Desa Lesmana  Tahun 2015 Nomor  08);

17.   Peraturan Desa Lesmana Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lesmana (Lembaran Desa Lesmana Tahun 2016 Nomor 06);

18.   Peraturan Desa Lesmana Nomor 5 Tahun 2018 tentang  Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal  Usul (Lembaran Desa Lesmana Tahun 2019 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LESMANA

Dan

KEPALA DESA LESMANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN DESA LESMANA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2020 S/D TAHUN 2025

1

BAB  I

KETENTUAN UMUM

                             Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.        Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2.        Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.        Bupati adalah Bupati Banyumas.

4.        Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

5.        Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

6.        Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Banyumas.

7.        Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8.        Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9.        Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10.     Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2

11.     Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanan Teknis.

12.     Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13.     Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  atau  disebut  dengan  nama  lembaga  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  merupakan  mitra  pemerintah  desa  dalam  memberdayakan  masyarakat.

14.     Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desameliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

15.     Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

16.     Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

17.     Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

18.     Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

19.     Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

20.     Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang

3

21.     ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

22.     Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

23.     Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

24.     Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

25.     Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

26.     Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.

27.     Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

28.     Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.

29.     Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.

4

30.     Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah dusun ditingkat Desa.

31.     Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

32.     Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

33.     Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

34.     Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

35.     Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

36.     Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

37.     Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  yang  selanjutnya  disingkat  APB-Desa  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  desa  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah  desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa,  dan  ditetapkan

5

  dengan  Peraturan  Desa.

38.     Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

39.     Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

40.     Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tida bergerak.

41.     Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

42.     Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

43.     Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan,prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadap di desa.

44.     Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

45.     Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

                             6

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

(1)       Sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.

(2)       Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

(3)       Pengkajian keadaan Desa, yang dilakukan melalui tahapan :

a.     penggalian gagasan melalui Musyawarah Dusun;

b.     pengelompokan masalah dan potensi Desa melalui Lokakarya Desa; dan

c.     pelaporan pengkajian keadaan Desa.

(4)       Pembahasan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

(5)       Penyusunan rancangan RPJM Desa.

(6)       Pembahasan Rancangan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

(7)       Penetapan RPJM Desa.

7

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa Tahun  2020 s/d  Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Peraturan Desa Tentang RPJMDesa

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I     : PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

1.2.   Landasan Hukum

1.3.   Maksud dan Tujuan

1.4.   Manfaat

BAB II   : PROFIL DESA

2.1.   Sejarah Desa

2.2.   Peta dan Kondisi Umum Desa 

2.3.   Kelembagaan dan SOTK Desa

2.4.   Dinamika Konflik

2.5.   Masalah dan Potensi

BAB III  : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

1.1.   Sosialisasi

1.2.   Musyawarah Dusun

1.3.   Lokakarya Desa

1.4.   Musyawarah Desa

1.5.   Musrenbang RPJMDesa

BAB IV  : PRIORITAS MASALAH

BAB V   : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1.1.   Visi

1.2.   Misi

1.3.   Arah Kebijkan Pembangunan Desa

1.4.   Arah Kebijakan Keuangan Desa

8

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF PEMBANGUNAN DESA

1.1.   Bidang Penyelenggaran Pemerintahan

1.2.   Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1.3.   Bidang Pembinaan Kemasyarakat

1.4.   Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB VII : PENUTUP

1.1.   Kesimpulan

1.2.   Saran

Lampiran-Lampiran :

        1.    Matrik Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM Desa

        2.    SK Kepala Desa tentang Penetapan Tim Penyusunan RPJM Desa

        3.    Tabel Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa

        4.    Data Desa

4.1.   Peta Desa

4.2.   Lampiran Data Desa tentang Daftar Sumber Daya Alam

4.3.   Lampiran Data Desa tentang Daftar Sumber Daya Manusia

4.4.   Lampiran Daftar Sumber Daya Pembangunan

4.5.   Lampiran Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

        5.    Daftar Gagasan Dusun / Kelompok

5.1.   Sketsa Desa

5.2.   Kalender Musim

5.3.   Bagan Kelembagaan

        6.    Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat

        7.    Formulir Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaaan Desa

        8.    Formulir Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa 

        9.    Formulir Berita Acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa

9

      10.  Formulir Rancangan RPJM Desa

      11.  Formulir Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa

      12.  Formulir Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa

      13.  Foto Kegiatan setiap Tahapan

Pasal 4

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Lembaga Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel serta dipertanggungjawabkan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 7

(1)    Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :

a.     terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b.     terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

(2)    Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah

10

(3)    perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV

MEKANISME MUSYAWARAH DESA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Paragraf 1

Mekanisme Musyawarah

Pasal 8

a.      Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

b.      Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1.   mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;

2.     mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;

3.     mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;

4.     mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa;

5.     menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.

c.      Kewajiban masyarakat dalam peyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1.     mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;

11

2.     mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;

3.     mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;

4.     mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa;

5.     melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Paragraf 2

Pengambilan Keputusan

Pasal 9

(1)    Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2)    Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(3)    Mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)    Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.

(5)    Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat.

(6)    Apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa.

12

(7)    Apabila Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa melalui Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lesmana

Ditetapkan di : Lesmana

Pada tanggal  : 29 November 2019    

KEPALA DESA LESMANA,

       ARIS NURHAYATI

Diundangkan di Desa Lesmana

pada tanggal    November 2019

SEKRETARIS DESA LESMANA,

M U H Y I D I N

LEMBARAN DESA LESMANA TAHUN 2019  NOMOR .....

BATAS DESA

Sebelah Utara

 Berbatasan dengan Desa Pandansari, Candinegara dan Cikembulan

Sebelah Selatan

 Berbatasan dengan Desa  Pancurendang, Kalibenda dan Desa Banjarsari

Sebelah Timur

Berbatasan dengan Desa Karanglo

Sebelah Barat

Berbatasan dengan Desa Ajibarang Wetan

No.

Jenis Kelamin

Jumlah

1.

Laki – Laki

3.443

2.

Perempuan

3.294

3.

Kepala Keluarga

2.279

No.

Umur (Tahun)

Jumlah (Jiwa)

1.

0 Bln – 12 Bln

78

2.

12 Bln – 5 Thn

280

3.

5 Thn – 10 Thn

471

4.

10 Thn – 25 Thn

1.681

5.

25 Thn – 60 Thn

3.324

6.

60 Thn tahun keatas

903

Jumlah

6.737

No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah ( orang )

1.

Belum Sekolah

1.326

2.

Tidak Tamat SD/Sederajat

   815

3.

Tamat SD / sederajat

2.383

4.

Tamat SLTP / sederajat

1.012

5.

Tamat SLTA / sederajat

   957

6.

Tamat D1, D2, D3

    83

7.

Sarjana / S-1/S-2/S-3

  162

No.

Mata Pencaharian

Jumlah ( orang )

1.

Petani

83

3.

Buruh Tani

63

4.

Pedagang

           486

5.

Buruh Swasta

           356

6.

PNS

88

7.

Polri

5

8.

TNI

             10

9.

Pansiunan

52

38

Hasil Kajian Dinamika Konflik dan Tindak Pemecahan Masalah

No.

Masalah

Penyebab

Potensi

Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah

Tindakan yang Layak

1

Terbatasnya sarana produksi dan modal

·   Jauhnya Jangkauan untuk memperoleh Modal (Bank, BPR-BKK, BRI.BPD, dll)

·   Syarat yang ditetapkan oleh Bank cukup Berat

·   Adanya Agunan yang bernilai Tinggi

·    Program SPP PNPM-MP

·    BPR-BKK, BRI & BPD

·    Bumdes

·    Bantuan Modal Usaha RTM

·    Bantuan Modal Usaha SPP dan UEP

·    Pendampingan Kelompok

·    Bantuan Bibit Pohon alba, durian dan Kelapa

·    Penambahan pipa ledeng

·    Kebun Bumdes

·    Pengadaan Bibit Jagung

·    Pengadaan Bibit Padi

·    Pengadaan Obat-obat Pertanian

·    Pengadaan Benih Ikan

·    Bantuan Modal Usaha RTM

·    Pendampingan Kelompok UMKM

·    Penambahan Debit air

·    Kebun Durian Bumdes/Desa

·    Pengadaan Bibit Jagung

·    Pengadaan Bibit Padi

·    Pengadaan Obat-obat Pertanian

2

Hasil Produksi Pertanian Tidak Maksimal

·   Sering terjadi wabah puso  pada tanaman

·   Hama Burung

·   Hama Wereng

·   Hama Tikus

·   Sulitnya mendapatkan Pupuk Urea

·    PPL

·    Petani

·    Gapoktan

·    Lahan pertanian

·    Pemagaran Kolektif Lahan Pertanian

·    Penyediaan Urea  dicukupi dan dipermudah dalam pembelian pupuk urea

·    Perlu Keseriusan dalam bertani

·    Penyediaan Urea  dicukupi dan dipermudah dalam pembelian pupuk urea

  3

Terbatasnya sarana pengolahan hasil produksi dan harga di tentukan oleh pengusaha

·   Kurangnya Modal

·   Belum adanya talangan Modal dari Pemerintah untuk menstabilkan harga

·   Harga Standar hasil produksi pertanian  tidak jelas

·    KLPK. SPP PNPM-MP

·    BPR-LKP

·    DISTRIBUTOR

·    Pengadaan Mesin Perontok Padi dan Jagung

·    Pelatihan Pengolahan Hasil Produksi

·    Pengadaan Mesin Perontok  Padi & Jagung

·    Pelatihan Pengolahan Hasil Produksi

4

Terbatasnya kemampuan petani untuk mengolah hasil yang memberikan nilai tambah.

·   Kurangnya Kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat

·   Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh berbagai pihak belum menyentuh kebutuhan masyarakat sebenarnya.

·   Proses produksi pertanian masih bersifat tradisional dan mengikuti tatacara turun temurun

·   Pelatihan yang pernah dilakukan belum dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakat, kelompok tani maupun kelompok usaha yang ada

·    PPL

·    PETANI

·    GAPOKTAN

·    Hasil Pertanian

·    Pelatihan Kelompok Tani

·    Pelatihan Kelompok Tani

6

Sering terjadi wabah penyakit DB

·   Kurangnya kesadaran masyarakat memanfaatkan/memelihara prasarana kesehatan lingkungan

·   Masih terjadi B.A.B di sembarang tempat

·    Puskesmas

·    Tenaga medis

·    Obat-obatan

·    Pembangunan Gedung Posyandu permanen

·    Jambanisasi

·    Penyamprotan Nyamuk DBD

·    Sosialisasi dan Pelatihan kesehatan & KB

·    Pembangunan MCK

·    Pembangunan Gedung Posyandu permanen

·    Program RTLH

·    Penyamprotan Nyamuk DBD

·    Sosialisasi  dan Pelatihan kesehatan & KB

·    Pembangunan MCK dan Jambanisasi

7

Harga kebutuhan pokok naik

·   Rusaknya Jalur Transportasi sehingga arus keluar masuk barang dan jasa terhambat

·   Tidak berfungsinya Pasar Desa

·   Hasil Produksi Petani langsung di jual pada saat Panen, tidak di simpan sebagai cadangan

·    Raskin

·    Pengecer sembako

·    Sembako Murah

·    Raskin

·    Sembako Murah

·    Raskin

8

Terbatasnya penyediaan air bersih pada musim kemarau

·   Debit dan Sumber Mata Air semakin berkurang

·   Jaringan Perpipaan yang ada banyak yang belum dapat diakses sepenuhnya oleh masyarakat

·    

·    Sumur gali

·    Sungai

·    Perpipaan

·    Mata Air

·    Perluasan Perpipaan Air Bersih

·    Penggalian Sumur Bor

·    Pembuatan Sumur Gali

·    Pengadaan Penunjang Perpipaan Air Bersih

·    Perluasan Perpipaan Air Bersih

·    Pembuatan Menara Torn  Air Bersih

·    Sosial Bantuan Suplai Air Bersih dimusim Kemarau

9

Masyarakat sering mengalami kekurangan modal untuk menggarap Sawah

·   Jauhnya Jangkauan untuk memperoleh Modal (Bank, BPR-LKP dll)

·   Syarat yang ditetapkan oleh Bank cukup Berat

·   Adanya Jaminan berupah sertifikat

·   Banyaknya pengeluaran untuk membantu jika  ada acara hajatan

·   Banyaknya pengeluaran untuk menyambut hari raya

·   Banyaknya pengeluaran untuk membiayai sekolah

·    SDM

·    Nara Sumber

·    Pendamping Desa

·    Bantuan Modal Usaha RTM

·    Bantuan Modal Usaha SPP dan UEP

·    Pengadaan Traktor

·    Pengadaan Bibit Jagung

·    Pengadaan Bibit Padi

·    Pengadaan Obat-obatan Pertanian

·    Pengadaan Bibit Kacang Kedalai

·    Bantuan Modal Usaha RTM

·    Bantuan Modal Usaha P

·    Pengadaan Traktor

·    Pengadaan Bibit Jagung

·    Pengadaan Bibit Padi

·    Pengadaan Obat-obatan Pertanian

·    Pengadaan Bibit Kacang Kedalai

10

Masih adanya angka pengangguran dan masyarakat penyandang Penyakit kesejahteraan sosial

·   Kurangnya Lapangan kerja

·   Kurangnya Keterampilan

·   Tidak ada modal usaha

·   Kurangnya Informasih lowongan kerja

·   Minimnya Upah

·   Kenaikan harga barang dan jasa

·    SDM

·    Nara Sumber

·    Pendamping Desa

·    Pelatihan Kelompok Wanita

·    Pelatihan Kelompok Pemuda

·    Pelatiahan Kelompok Tani

·    Pelatihan Kelompok Perikanan

·    Pelatihan UMKM

·    Pelatihan BUMDES

·    Pelatihan POKDARWIS, d

·    Pelatihan Kelompok Wanita

·    Pelatihan Kelompok Pemuda

·    Pelatiahan Kelompok Tani

·    Pelatihan Kelompok Perikanan

·    Pelatihan UMKM

·    Pelatihan BUMDES

11

Masih adanya Prasarana Transportasi yang kurang memadai

·   Jalan kabupaten rusak sepanjang +  1.500 m  

·   Masih ada Jalan ekonomi desa / Jalan Pertanian belum di aspal

·   Jalan lingkungan/ Setapak masih ada yang belum dirabat Beton

·    Swadaya

·    Sarana transportasi

·    Pasir

·    Krikil

·    Batu kali

·    Hasil pertanian

·    Anak sekolah

·    Buruh pasar & bangunan

·    Pembangunan Jalan Ekonomi / Jalan Pertanian

·    Pembangunan Jalan Lingkungan

·    Pengaspalan Jalan Desa /Jalan Setapak/Jalan Lingkungan

·    Pembangunan Jembatan

·    Peningkatan jalan Ekonomi

·    Pembangunan Talud Jalan Pertanian

·    Rabat Gang Lingkungan

·    Pembangunan Saluran Drainase

·    Pembangunan Talud Jalan Desa

·    Pemeliharaan Fasilitas Umum (Jln Ekonomi dll)

·    Pengaspalan jalan Ekonomi/Pertanian

·    Pembangunan Jalan Ekonomi / Jalan Pertanian

·    Pembangunan Jalan Lingkungan

·    Pengaspalan Jalan Desa /Jalan Setapak/Jalan Lingkungan

·    Pembangunan Jembatan

·    Peningkatan jalan Ekonomi

·    Pembangunan Talud Jalan Pertanian

·    Rabat Gang Lingkungan

·    Pembangunan Saluran Drainase

·    Pembangunan Talud Jalan Desa

·    Pemeliharaan Fasilitas Umum (Jln Ekonomi dll)

Pengaspalan jalan Ekonomi/Pertanian

12

Saluran irigasi tidak layak

·   Saluran irigasi tidak di pelihara dengan baik

·   Masih banyak saluran irigasi belum permanen

·   Saluran irigasi pada Bocor/Rusak

·    Petani

·    Air

·    P3A

·    Pembangunan Saluran Irigasi

·    Pengerukan Dam Patula

·    Rehabilitas Salauran Irigasi

·    Pembangunan Saluran Irigasi

·    Pengerukan Sedimen

·    Rehabilitas Salauran Irigasi

13

Masih ada balita BGM / gizi buruk, ABK dan ODGJ, dan masalah KB

·   Kurangnya Asupan Gizi

·   Kurang Faham tentang pentingnya Posyandu

·   PMT Tidak berkesinambungan

·   Belum ada tempat posyandu permanen

·    Puskesmas

·    Posyandu

·    PMT

·    Kader posyandu

·    Kader ABK

·    Kader ODGJ

·    Para medis

·    Balita

·    Bumil

·    Kampung KB

·    Pemberian Makanan Tambahan Bagi Siswa TK/SD

·    Kegiatan Pelatihan Kader

·    Pemberian Makanan Tambahan Bagi Siswa TK/SD

·    Kegiatan Pelatihan Kader dan Study Banding

14

Masih ada masyarakat miskin dan tinggal dirumah tidak layak huni (kumuh)

·                       Tidak adanya biaya untuk Pembangunan Rumah

·     Kurangnya Lapangan kerja

·     Kurangnya Keterampilan

·     Tidak ada modal usaha

·     Kurangnya Informasi lowongan kerja

·     Minimnya Upah

·     Kenaikan harga barang dan jasa

·    Askeskin

·    Raskin

·    Lahan

·    Rumah

·    Rehabilitas Rumah Kumuh

·    Bedah Rumah

·    Santunan Bagi Lansia dan Jompo

·    Santunan Bagi Yatim Piatu

·    Bantuan Bencana Alam

·    Rehabilitas Rumah Kumuh

·    Bedah Rumah

·    Santunan Bagi Lansia dan Jompo

·    Santunan Bagi Yatim Piatu

·    Bantuan Bencana Alam

·    Tanggap Darurat Mendesak

15

Masih ada angka buta aksara dan masih adanya drop/out

·     Masyarakat usia 40 Tahun keatas banyak yang tidak pernah sekolah

·     Rendahnya Kwalitas Ekonomi

·     Kurangnya Motivasi Orang Tua terhadap pendidikan anaknya

·     Kuangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anaknya

·     Kegemaran Anak Bermain HP

·    Gedung SD

·    Tenaga guru

·    Majlis ta’lim

·    Toga & tomas

·    Program Pelatihan

·    Paket A, B dan C

·    Pembentukan PKBM

·    Penyuluhan kepada Orang Tua

·    Pelatihan Guru TK/Paud

·    Paket A, B dan C

·    Pembentukan PKBM

·    Penyuluhan kepada Orang Tua

16

Konflik antar keluarga/warga 

·     Sengketa Tanah Warisan

·     Kebanyakan Masyarakat kurang Peduli terhadap legalitas kepemilikan hak atas tanah

·     Banyak masyarakat yang tidak memiliki bukti kepemilikan hak (Surat Jual Beli, Hibah, Akte)

·     Hasil kesepakatan pembagian hak sering diabaikan karena tidak memiliki bukti tertulis

·     Kebanyakan masyarakat kurang pentingnya surat ijin hiburan malam pada acara adat (Resepsi pernilkahan)

·                       Tidak ada lembaga Adat/Lembaga Hukum Desa

·     Kurangnya Sosialisasi mengenai Hukum

·    Babinsa

·    Babinkamtibmas

·    Pemdes

·    BPD

·    LPMD

·    TOGA & TOMAS

·    Sertifikasi Lahan Masyarakat

·    Sosialisasi Kadarkum

·    Pembentukan Poskamling

·    Sertifikasi Lahan Masyarakat

·    Sosialisasi Kadarkum

·    Pembentukan Poskamling

17

Konflik antar petani pemakai air sering terjadi

Peran P3A Kurang Maksimal

Jadwal Pembagian Air tidak jelas

Kurangnya Debit Air

Petani kurang mematuhi aturan Pembagian Air oleh P3A

Tidak berjalanya IP 3A

Jadwal suply air

Musim tanam

Pola tanam

P3A

·    Pembangunan Saluran Irigasi

·    Pengerukan Sedimen

·    Rehabilitas Salauran Irigasi

·    Peningkatan Jalan Ekonomi Dam

·    Pemeliharaan Fasilitas Penunjang pertanian (Saluran Irigasi, Pagar Lahan dll)

·    Pembangunan Saluran Irigasi

·    Pengerukan Sedimen

·    Rehabilitas Salauran Irigasi

·    Peningkatan Jalan Ekonomi  

·    Pemeliharaan Fasilitas Penunjang pertanian (Saluran Irigasi, Pagar Lahan dll)

·    Pelatihan Kelompok Tani

·    Pemberdayaan P3A

18

Pengambilan (Eksploitasi) Bahan galian c cenderung merusak lingkungan

·     Pengelolaan Bahan Galian C belum mengatur melalui Perdes

·     Perda mengenai Bahan Galian C belum di sosialisasikan dengan baik

·     Pemilik lahan lokasi bahan galian C mengelola sendiri-sendiri

Lahan perkebunan

Buruh galian

Anemer

Pemilik Lahan

·    Pembahasan Perdes

·    Sosialisasi mengenai dampak Lingkungan

·    Pembahasan Perdes

·    Sosialisasi mengenai dampak Lingkungan

19

Sarana dan prasarana pelayanan Publik masih belum memadai & Fasilitas kantor desa belum lengkap

·     Komputer Kantor Desa Rusak / Kurang

·     Minimnya Biaya Operasional

·     Sarpras Kantor Kurang

·     Belum adanya Kelengkapan Kenyamanan Kantor

·     Belum lengkapnya gapura batas desa & dusun

·     Belum adanya Sekretariat BPD, LPM, PKK, Karang Taruna

·                    Lahan

·                    Swadaya

·    Pengadaan Laptop/Printer

·    Pengadaan Kursi Rapat & Kursi tamu

·    Pengadaan Papan data

·    Pengadaan Cat tembok

·    Pembuatan Taman kantor

·    Pemasangan baru Listrik

·    Perluasan Aula Kantor Desa

·    Pengadaan Laptop/Printer

·    Pengadaan Kursi Rapat & Kursi tamu

·    Pengadaan Papan data

·    Pengadaan Cat tembok

·    Pembuatan Taman kantor

·    Pemasangan baru Listrik

·    Perluasan Aula Kantor Desa

·     

20

Sarana dan Prasarana Wisata Desa Belum Ada

·     Kebun Durian Desa belum dipagar

·     Wisata Edukasi Anak belum direalisasi

·     Kantor Bumdes sudah rapuh dan rusak

·     Rest Area dan Kios Desa sudah dilaucing

·     Tempat Parkir Wisata Edukasi Anak belum dibangun

·     Pembangunan Gasebo dan Aula di tempat wisata edukasi anak belum dilaksanakan

·     Pembuatan Taman belum direalisasi

·                    Lahan yang luas

·                    Tempat yang Strategis

·                    Swadaya

·                    Bumdes

·                    Pokdarwis

·                    Material

·                    Pohon Durian

·                    Pohon Sayuran

·    Pagar keliling Wisata Edukasi Anak

·     Pavingisasi

·     Pembangunan Taman Bunga

·    Pembangunan Aula, Musholla dan Gasebo

·    Rehabilitasi dan Perluasan Kantor Bumdes

·    Pemasangan listrik di tempat Wisata Edukasi Anak

·    Pembangunan lapangan Parkir Wisata Edukasi

·    Pembangunan Kolam Bumdes

·    Pembangunan Rest Area

·    Pengurugan/Perbaikan Lapangan Klapa Dompyok

·    Pagar keliling Wisata Edukasi Anak

·     Pavingisasi

·     Pembangunan Taman Bunga

·    Pembangunan Aula, Musholla dan Gasebo

·    Rehabilitasi dan Perluasan Kantor Bumdes

·    Pembangunan lapangan Parkir Wisata Edukasi

·    Pembangunan Kolam Bumdes

·    Pembangunan Rest Area

Pengurugan/Perbaikan Lapangan Klapa Dompyok

MASALAH

POTENSI

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

-      Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

  -Gedung ada

   -Perangkat lengkap

-          Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal dan belum sesuai yang diharapkan

-          Gedung ada

-          Perangkat lengkap

-          Keuangan desa

-          Gedung/ prasarana dan tempat parkir  kantor desa kurang luas sehingga terlihat kurang nyaman  dan berdekatan dengan kandang kambing sehingga baunya tidak nyaman

-          Gedung ada

-          Perangkat lengkap

-          Tenaga kerja tersedia

-          Ada wacana untuk pindah

-          Desa belum punya kantor desa yang bagus dan luas

-          Kantor desa yang ada tempat parkirnya sempit  dan belum punya ruang pelayanan yang  memadai

-          Lokasi ada

-          Tanah kas desa

-          Tenaga kerja tersedia

-          Sarana perkantoran/ tempat penyimpanan arsip belum cukup

-          Prasarana pemerintahan desa

-          Tenaga kerja ada

-          Perangkat  lengkap

-          Keuangan desa

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang Pendidikan

-          Pengajar kurang optimal dalam menjalankan proses belajar mengajar karena tidak sepadan dengan hak yang didapat

-          Latar belakang anak didik ada dari keluarga tidak mampu sehingga anak didik  ketika dimintai swadaya agak keberatan

-          Minimnya dukungan dana untuk operasional kegiatan belajar mengajar sehingga menghambat proses belajar mengajar dan menurunkan kualitas pembelajaran

-          Gedung PAUD/TK

-          Lokasi sarana prasarana pendidikan

-          Tenaga Pengajar

-          Kepengurusan

-          Anak didik dan dukungan masyarakat

-          Minimnya dukungan penyelenggaraan PAUD milik desa sehingga  menghambat proses belajar mengajar dan menurunkan kualitas pembelajaran

-          Gedung PAUD Milik Desa

-          Lokasi PAUD (tanah kas desa)

-          Tenaga Pengajar

-          Kepengurusan

-          Anak didik dan dukungan masyarakat

-          Banyak masyarakat dalam usia kerja tetapi masih banyak yang menganggur sehingga terjadi kesenjangan sosial dan kerawanan sosial

-          Warga masyarakat dalam usia produktif kerja

-          Lembaga pelatihan dekat dengan desa

-          Tenaga pelatih dan penyuluh ada

-          Akses mudah

-          Kerusakan penunjang  Sarana dan Prasarana Perpustakaan, sehingga kurang bermanfaat dan tidak bisa dioptimalkan dalam pemanfaatannya

-          Adanya  Sarana dan Prasarana Perpustakaan

-          Adanya minat masyarakat

-           

-          Kerusakan  Sarana dan Prasarana PAUD/TK milik desa sehingga kurang bermanfaat dan tidak bisa dioptimalkan dalam pemanfaatannya

-          Gedung PAUD/TK

-          Lokasi sarana prasarana pendidikan

-          Tenaga Pengajar

-          Kepengurusan

-          Anak didik dan dukungan masyarakat

-          Belum adanya  Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TKNon-Formal Milik Desa**

-          Lokasi (tanah kas desa) ada

-          Tenaga pengajar tersedia

-          Kepengurusan dalam pengelolaan sudah terbentuk

-          Antusias masyarakat ada

-          Calon anak didik mencukupi

-          Dukungan dari dinas terkait

-          Belum adanya   Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa

-          Lokasi (tanah kas desa) ada

-          Antusias masyarakat ada

-          Dukungan dari dinas terkait

-          Perpustakaan desa tidak berfungsi maksimal karena perlu peningkatan dalam pengelolaan baik lembaga yang mengelola maupun sarana prasarana pendukungnya

-          Lembaga ada

-          Sarana tersedia

-          Kesenian yang ada didesa tidak berkembang dan masih monoton sehingga minat masyarakat untuk tetap melestarikan kesenian kurang dan akhirnya kesenian asli desa akan pudar/hilang

-          Pengurus ada

-          Lembaga ada

-          Sarana ada

-          Swadaya masyarakat

-          Masih ada RTM yang anaknya putus sekolah karena tidak mampu  dalam pembiayaan

-          Sekolah dekat dengan desa./mudah dijangkau

-          Dukungan masyarakat ada

-          Kurangnya pendokumenan terkait sejarah desa, potensi desa, publikasi desa yang dapat dilakukan oleh lembaga yang ada

-          Lembaga ada

-          Sarana ada

-          Swadaya masyarakat

-          Sanggar seni belum punya peralatan untuk menunjang kesenian yang ada

-          Sanggar seni tidak maksimal untuk mengembangkan kesenian yang ada karena terbatas peralatannya

-          Peralatan kesenian tidak berfungsi maksimal karena kurang terpelihara

-          Pengurus ada

-          Lembaga ada

-          Sarana ada

-          Swadaya masyarakat

Sub Bidang Kesehatan

-          Pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat tidak maksimal karena keterbatasan penunjang penyelenggaraan kesehatan bagi masyarakat

-          Kader ada

-          Tenaga kesehatan ada

-          Lembaga ada

-          Sarana ada

-          Pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat tidak maksimal karena keterbatan penunjang penyelenggaraan kesehatan bagi masyarakat

-          Kader ada

-          Tenaga kesehatan ada

-          Lembaga ada

-          Sarana ada

-      Pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat tidak maksimal karena perlu peningkatan kapasitas pengurus lembaga yang melayani kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatannya

-      Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk hidup sehat

-      Kader ada

-      Tenaga kesehatan ada

-      Lembaga ada

-      Sarana ada

-      Swadaya masyarakat ada

-      Kurangnya antusias masyarakat untuk menjaga kesehatan baik dilingkungan keluaraga maupun lingkungan sekitar

-      Perlunya penyadaran masyarakat akan pentingnya siaga kesehatan

-      Pengurus / Kader ada

-      Tenaga kesehatan ada

-      Lembaga ada

-      Sarana ada

-      Swadaya masyarakat

-      PMR  belum bisa berjalan maksimal dan optimal karena masih rendah kapasitasnya baik terkait pengetahuan maupun sarana pendukungnya

-      Remaja desa banyak

-      Lembaga ada

-      Sarana ada

-      Posyandu belum maksimal dan optimal dalam melakukan program Bina Keluarga Balita

-      Pengurus / Kader  ada

-      Tenaga kesehatan ada

-      Lembaga ada

-      Sarana ada

-      Swadaya masyarakat ada

-      Posyandu dan PKD belum melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pengobatan secara tradisional yang masih berjalan di desa

-      Pengurus / kader  ada

-      Tenaga kesehatan ada

-      Lembaga ada

-      Sarana ada

-      Swadaya masyarakat ada

-          Sarana prasarana  Posbindu/Posyandu/Polindes/PKD** milik desa tidak maksimal dan optimal di manfaatkan

-          Adanya sarana prasarana  Posbindu/Posyandu/Polindes/PKD** milik desa

-          Pengelola ada

-          Lokasi di atas tanah kas desa

-          Pelayanan rutin dilakukan

-          Dukungan dinas terkait

-          Belum adanya  sarana prasarana  Posbindu/Posyandu/Polindes/PKD** milik desa

-          Sarana prasarana  Posbindu/Posyandu/Polindes/PKD** milik desa tidak maksimal dan optimal di manfaatkan karena kerusakan dan fasilitas pendukung kurang

-          Pengelola ada

-          Lokasi di atas tanah kas desa

-          Dukungan masyarakat ada

-          Ada tenaga kesehatan yang siap memfasilitasi

-          Dukungan dinas terkait

-      Dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama yang penyandang disabilitas oleh posyandu masih belum dilakukan karena keterbatasan

-      Pengurus ada

-      Tenaga kesehatan ada

-      Lembaga ada

-      Sarana ada

-      Swadaya masyarakat

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

-          Jalan desa mengalami kerusakan sehingga menghambat aktifitas warga                                       

-          Ada akses jalan yang tidak bisa dilalui karena rusak berat

-          Adanya resiko kecelakaan bagi pengguna jalan karena kerusakan jalan

-          Jalan yang merupakan asset desa

-          Toko material dalam desa

-          Pasir

-          Batu

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Jalan Lingkungan Permukiman/Gang mengalami kerusakan sehingga menghambat aktifitas warga                                       

-          Ada akses jalan yang tidak bisa dilalui karena rusak berat

-          Adanya resiko yang mebahayakan bagi pengguna jalan karena kerusakan jalan

-          Jalan yang merupakan asset desa

-          Toko material dalam desa

-          Pasir

-          Batu

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Jalan Usaha Tani mengalami kerusakan sehingga menghambat aktifitas warga  untuk akses ke ladang/sawah                                     

-          Ada akses jalan yang tidak bisa dilalui karena rusak berat

-          Adanya resiko yang mebahayakan bagi pengguna jalan karena kerusakan jalan

-          Menurunkan efektifitas produksi hasil pertanian

-          Jalan yang merupakan asset desa

-          Toko material dalam desa

-          Pasir

-          Batu

-          Lahan pertanian

-          Kelompok usaha tani

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Jembatan Milik Desa mengalami kerusakan sehingga menghambat aktifitas warga                                      

-          Ada Jembatan Milik Desa yang tidak bisa dilalui karena rusak berat

-          Adanya resiko yang mebahayakan bagi pengguna jalan karena kerusakan Jembatan Milik Desa

-          Adanya akses jalan

-          Toko material dalam desa

-          Pasir

-          Batu

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Adanya kerusakan prasana jalan desa sehingga berimbas kepada rusaknya jalan

-          Kerusakan prasarana jalan juga berpengaruh pada efektifitas fungsi jalan sebagai akses dan mobilitas

-          Adanya jalan untuk akses

-          Toko material dalam desa

-          Pasir

-          Batu

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Adanya kerusakan  Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan** 

-          Pemanfaatan  Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan** kurang karena adanya kerusakan serta mengganggu pelayanan kepada masyarakat

-          Tanah kas desa

-          Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**

-          Toko material dalam desa

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa** mengalami kerusakan dan berkurangnya fungsi prasarana tersebut

-          Tanah kas desa

-          Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa**

-          Toko material dalam desa

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Adanya kerusakan  Embung Milik Desa sehingga mengurangi manfaat nya

-          Tidak merata pembagian air untuk pertanian warga karena kerusakan  Embung Milik Desa

-          Tanah kas desa

-          Embung Milik Desa

-          Toko material dalam desa

-          Lahan pertanian

-          Sumber air

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Adanya kerusakan  Monumen/Gapura/Batas Desa** sehingga mengurangi estetika desa dan juga keindahan desa

-          Monumen/Gapura/Batas Desa**

-          Toko material dalam desa

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Belum adanya akses jalan yang menghubungkan antar wilayah

-          Fungsi jalan belum maksimal karena masih susah di lewati apalagi lagi musim penghujan

-          Mobilitas warga tidak maksimal dengan kondisi jalan saat ini yang masih susah di lewati sehingga berpengaruh kepada sendi penghidupan warga

-          Tanah/lahan sebagai akses jalan

-          Toko material dalam desa

-          Pasir

-          Batu

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Belum adanya akses jalan yang dilingkungan sebagai akses warga lingkungan untuk aktifitas rutin

-          Fungsi jalan belum maksimal karena masih susah di lewati apalagi lagi musim penghujan

-          Mobilitas warga tidak maksimal dengan kondisi jalan saat ini yang masih susah di lewati sehingga berpengaruh kepada sendi penghidupan warga

-          Tanah/lahan sebagai akses jalan

-          Toko material dalam desa

-          Pasir

-          Batu

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Belum adanya akses jalan ke lahan pertanian (sawah/lading) yang memadai dan layak sehingga sangat berpengaruh ke produktifitas pertanian dan nilai jual hasil pertanian

-          Fungsi jalan usaha tani belum maksimal karena masih susah di lewati apalagi lagi musim penghujan

-          Mobilitas warga tidak maksimal dengan kondisi jalan saat ini yang masih susah di lewati sehingga berpengaruh kepada sendi penghidupan warga

-          Tanah/lahan sebagai akses jalan

-          Toko material dalam desa

-          Pasir

-          Batu

-          Lahan pertanian

-          Kelompok usaha tani

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Akses jalan terputus karena belum ada jembatan sebagai penghubung

-          Jembatan yang ada rusak berat sehingga tidak dapat dilalui oleh pengguna jalan

-          Jembatan yang ada terlalu kecil sehingga tidak bias dilalui kendaraan besar hanya roda dua saja

-          Konstruksi jembatan sangat membahayakan penggunanya karena terbuat dari kayu sehingga perlu dibuat permanen dengan konstruksi pasangan batu/beton

-          Adanya akses jalan

-          Toko material dalam desa

-          Pasir

-          Batu

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Akses jalan tidak maksimal karena perlu ada prasarana pendukung jalan (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert (gorong-gorong berbentuk kotak), Drainase, Prasarana Jalan lain)**

-          Jalan cepat rusak karena kurang prasaran pendukung (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert (gorong-gorong berbentuk kotak), Drainase, Prasarana Jalan lain)**

-          Prasarana pendukung jalan (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert (gorong-gorong berbentuk kotak), Drainase, Prasarana Jalan lain)** perlu dibuat konstruksi yang permanen agar berfungsi maksimal

-          Adanya akses jalan

-          Toko material dalam desa

-          Pasir

-          Batu

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Belum ada sarana prasarana  Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**

-          Balai Desa/Balai Kemasyarakatan** rusak berat tidak dapat diperbunakan

-          Balai Desa/Balai Kemasyarakatan** belum permanen sehingga perlu perawatan yang tidak sedikit dan mengurangi fungsinya

-          Tanah kas desa

-          Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**

-          Toko material dalam desa

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Belum ada sarana prasarana  Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan **

-          Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan** rusak berat tidak dapat diperbunakan

-          Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan** belum permanen sehingga perlu perawatan yang tidak sedikit dan mengurangi fungsinya

-          Tanah kas desa

-          Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa**

-          Toko material dalam desa

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Belum adanya peta  Wilayah dan Sosial Desa yang digunakan untuk arah kebijakan perencanaan pembangunan desa

-          Peta Wilayah dan Sosial Desa belum update sehingga tidak bias dipergunakan sebagai daya dukung perencanaan pembangunan desa

-          Kader Desa

-          Partisipatif masyarakat

-          Swadaya masyarakat

-          Perangkat desa

-          Lembaga kemasyarakat desa

-          Belum adanya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa yang digunakan untuk arah kebijakan perencanaan pembangunan desa

-          Kader Desa

-          Partisipatif masyarakat

-          Swadaya masyarakat

-          Perangkat desa

-          Lembaga kemasyarakat desa

-          Perlu dibuat embung desa karena potensi pendukungnya ada sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian

-          Embung yang ada sudah rusak berat maka perlu di rehab untuk mengembalikan fungsi embung sehingga bias maksimal

-          Embung yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan padahal potensi pendukung sudah memenuhi

-          Tanah kas desa

-          Batu

-          Pasir

-          Toko material dalam desa

-          Lahan pertanian

-          Sumber air

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Belum ada  Monumen/Gapura/Batas Desa** sebagai pendukung tataruang desa dan batas wilayah serta tanda kenal nya

-          Peta wilayah

-          Batu

-          Pasir

-          Toko material dalam desa

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Sering terjadi longsoran tanah yang merusak lingkungan maupun jalan yang disekitar

-          Talud / Turap / Tembok Penahan Tanah (TPT)** yang ada rusak berat maka perlu di rehab untuk mengembalikan fungsi nya agar maksimal

-          Talud / Turap / Tembok Penahan Tanah (TPT)** masih sederhana sehingga mudah rusak dan tidak maksimal fungsinya

-          Sarana jalan

-          Lahan milik desa

-          Batu

-          Pasir

-          Toko material dalam desa

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

-          Desa belum punya lapangan desa sekelas stadion  sebagai penunjang kegiatan desa baik bidang olahraga maupun kegiatan lain yang menunjang PAD

-          Sarana oleh raga milik desa

-          Lahan milik desa

-          Batu

-          Pasir

-          Toko material dalam desa

-          Tenaga kerja

-          Swadaya masyarakat

Sub Bidang Kawasan Permukiman

-          Masih terdapat rumah warga yang tidak layak huni karena keterbatasan kemampuan warga yang bersangkutan sehingga berpengaruh pada kondisi fisik dan psikis penghuninya

-          Swadaya masyarakat

-          Kemampuan keuangan desa

-          Tenaga kerja

-          Toko material dalam desa

-          Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah dll)** tidak maksimal difungsikan karena tidak terpelihara dengan baik

-          Adanya Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah dll)**

-          Pengelola ada

-          Partisipasi masyarakat

-          Swadaya masyarakat

Pada musim penghujan terjadi genangan air, banjir dan air hujan langsung terbuang ke sungai yang disebabkan desa  tidak memiliki Sumur Resapan Milik Desa

-          Swadaya masyarakat

-          Batu

-          Pasir 

-          Tenaga kerja

Pada musim kemarau dan pancaroba masyarakat kekurangan air bersih baik untuk konsumsi maupun MCK  karena Sumber Air Bersih Milik Desa  debitnya berkurang

-          Sumber Air Bersih Milik Desa

-          Pengelola

-          Swadaya masyarakat

-          Batu

-          Pasir

-          Tenaga kerja

Pada musim kemarau masyarakat kekurangan air karena pasokan air tidak memadai yang di sebabkan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)**  tidak dapat berfungsi dengan maksimal karena kurang perawatan dan pemeliharaan 

-          Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)**

-          Pengelola

-          Swadaya masyarakat

-          Tenaga kerja

-          Material pendukung

Pada musim penghujan terjadi genangan air, banjir dan pembuangan air terhambat karena Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)  tidak dapat berfungsi dengan maksimal karena kurang perawatan dan pemeliharaan 

-          Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)**

-          Swadaya masyarakat

-          Batu

-          Pasir

-          Tenaga kerja

Pada musim kemarau dan pancaroba banyak masyrakat terjangkit diare karena Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll**  tidak dapat berfungsi dengan maksimal karena kurang perawatan dan pemeliharaan

-          Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll**

-          Swadaya masyarakat

-          Batu

-          Pasir

-          Tenaga kerja

-          Tenaga kesehatan

-          Lembaga desa yang berkompeten

-          Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**  tidak maksimal difungsikan karena tidak terpelihara dengan baik

-          Adanya Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**

-          Tenaga kerja

-          Toko material dalam desa

-          Partisipasi masyarakat

-          Swadaya masyarakat

-          Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**  tidak maksimal difungsikan karena tidak terpelihara dengan baik

-          Adanya Fasilitas Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**

-          Pengelola ada

-          Partisipasi masyarakat

-          Swadaya masyarakat

-          Pada musim penghujan terjadi genangan air, banjir dan air hujan langsung terbuang ke sungai

-          Pada musim kemarau masyarakat banyak kekurangan air karena air tanah sangat minim

-          Swadaya masyarakat

-          Tenaga kerja

-          Keuanga desa

-          Lahan untuk lokasi kegiatan

Pada musim kemarau dan pancaroba masyarakat kekuragnan air bersih baik untuk konsumsi maupun MCK  karena kurangnya Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** 

-          Swadaya masyarakat

-          Batu

-          Pasir

-          Tenaga kerja

-          Lahan untuk lokasi kegiatan

Pada musim kemarau masyarakat kekurangan air karena pasokan air tidak memadai yang di sebabkan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)**  belum ada/rusak berat/belum sesuai kebutuhan

-          Pengelola

-          Swadaya masyarakat

-          Tenaga kerja

-          Material pendukung

Pada musim penghujan terjadi genangan air, banjir dan pembuangan air terhambat karena Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)   belum ada/rusak berat/belum sesuai kebutuhan

-          Swadaya masyarakat

-          Batu

-          Pasir

-          Tenaga kerja